DPRD Menggonggong, Pak Karna: Ngutang PEN Jalan Terus

 

Oleh Fata Poejangga*

Media sosial akhirnya jadi tempat yang tak terbatas untuk ngapain saja. Mulai dari pamer-pamer harta, pencapaian karir, foto mesrah bersama pasangan, hingga tawuran online. Nah khusus yang terakhir sepertinya banyak orang suka belakangan ini.

Saya menyimak tawuran online di beberapa grup facebook. Salah satu grup facebook sedang panas-panasnya menyajikan pro kontra seputar pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Nah kira-kira sudah paham secara keseluruhan gak nih, warganet Situbondo tentang alur pinjaman dana PEN? Saya ingin mengulas sedikit dari hasil tontonan saya di channel Youtube DitjenKP Kemenkeu RI, yang berjudul Bimbingan Teknis Level eksekutif bla bla bla itu. Adanya pinjaman dana PEN dilatarbelakangi pertumbuhan ekonomi nasional yang minus, disebabkan Covid-19.  Tentu, kejenuhan ekonom juga dialami pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah pusat memberikan pinjaman dana.

Sumber pinjaman dana PEN ini ada dua, pertama bersumber dari APBN 10T, penyaluraannya melalui PT SMI. Kedua bersumber dari PT SMI itu sendiri sebesar 5T. Pinjaman ini ada dua jenis, satu untuk infrastruktur, kedua untuk pemulihan kesehatan, sosial, bahkan bisa untuk sektor UMKM.  Selebihnya tonton sendiri channel yang saya sebutkan di atas. Nah, akhirnya Bupati mengajukan pinjaman dana PEN tersebut.

Kenapa harus ribut-ribut?

Dari sini keributan warganet muncul. Apa-apaan Bupati nih, kok seenaknya sendiri pinjam-pinjam uang, hanya membebankan masyarakat tuh, katanya. Di sisi lain ada pembelaan. Makin jadi keributan setelah ada pernyataan dari dewan-dewan wakil rakyat tuh. Pak Tolak Atin yang statusnya sebagai anggota di kursi kehormatan DPRD Situbondo, berkomentar Bupati kok gak pernah bahas ini dengan DPR sih? DPR hanya dijadikan stempel dan hahihu-hahihu lainnya.

Selepas munculnya pernyataan itu, muncul lagi dari pimpinan yang statusnya sebagai wakil DPRD Situbondo, yang justru mendukung pemerintah. Kedua perwakilan rakyat tadi, yang mempersoalkan dari fraksi PKB, sedangkan yang mendukung dari fraksi PPP. Jadi begini, satu sisi PKB berada di luar penguasa, sedangkan PPP berada di pihak penguasa setelah memenangkan kontestasi Pilkada tahun lalu.

Saya pikir, Pak Tolak Atin tidak perlu cubit-cubitan, dengan maksud agar sedikit ada kegaduhan, apalagi bawa-bawa slogan ‘demi rakyat’. Kelihatan setengah-setengah penolakannya. Begitupun Pak Abdurrahman, hilangkan kepentingan kelompok dulu. Jangan mentang-mentang partai bapak di pihak kekuasaan, lantas tidak mau memberikan kritik, kalau begitu kan hilang prinsip legislasi yang disebut Checks and Balance itu.

Lagi-lagi muncul pernyataan baru-baru ini dari Pinpinan tertingginya DPRD Situbondo, Sebut saja mas Edy-dari Fraksi PKB itu, mempertegas apa yang disampaikan Bapak Tolak, anggotanya, adalah benar. Intinya menolak pinjaman dana PEN dan menunggu Bupati membicarakannya dengan DPRD secara resmi. Makin bingung kan?

Apa iya anggota dan pimpinan dewan ker-sokeran (tidak pernah saling sapa) di Gedung yang cukup megah itu? Enggak mungkin kan?

Jadi ingat Gus Dur nih, dewan-dewan ini tak ubahnya taman kanak-kanak, betul! Katanya membawa misi kepentingan yang sama. Kalau ribu-ribut sesama dewan wakil rakyat, lah kepentingannya untuk siapa? wakil rakyat, harusnya tidak memberikan pesan politik yang membingungkan, kabur, ambigu, sehingga terkesan sama-sama mempunyai sarat kepentingan pribadi atau sekelompok kecil, baik dari pihak yang menolak, atau dari pihak yang mendukung. Ya jelas!

Opsional Pak Bupati!

Kembali lagi ke atas, soal pinjaman. Apa yang salah dari pinjaman dana PEN oleh Bupati? Saya pikir Bupati sudah mengambil langkah yang benar, tapi bukan kebenaran yang absolut. Karena bukan kebenaran yang absolut, maka sah-sah saja warganet menyalahkan, hehehe.

Memang betul, Bupati tidak salah total dalam peminjajaman dana PEN daerah. Bupati hanya berusaha merespon positif adanya kesempatan yang diberikan pemerintah pusat, terlepas ada desain kebijakan di balik program pinjaman dana PEN tersebut.

Bapak Bupati, kita satu frekuensi! Karena ketika terjadi kejenuhan ekonomi seperti hari ini, sudah sepantasnya, pemerintah hadir memberikan solusi. Akan tetapi, pinjaman dana PEN lebih tepat, jika difokuskan pada pemulihan kesehatan. Sebab terjadinya krisis ekonomi ini merupakan dampak dari krisis kesehatan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya.

Begini, Pak Bupati, berkaitan dengan rencana mengalokasikan pinjaman dana PEN terhadap pembangunan infrastruktur, itu artinya, pemerintah melakukan investasi jangka panjang. Dimana invetasi yang dilakukan hari ini, harapannya mendapatkan laba di masa depan. Betul?! Tentu pemerintah akan menggunakan pinjajaman dana ini untuk membeli barang dari sektor swasta. Kemudian dalam proses pembangunan sarana-prasarana, membutuhkan tenaga kerja. Nah, di sini terjadinya penyerapan tenaga kerja. Betul gak?!

Kalau pinjaman dana PEN dialokasikan untuk perbaikan jalan-jalan desa, irigasi dan lain semacamnya, pastinya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa; misal dengan adanya akses lalu lintas yang baik, masyarakat dapat melakukan pertukaran barang dan jasa, atau irigasi yang membantu kesejahteraan para petani, tepatnya tuan tanah deh.

Tapi jalannya yang bagus ya pak! Lebih-lebih di desa saya pak, dibuat sekarang tahun depan sudah hancur. Lawong aspalnya satu cebok, pasirnya satu truck, Pak.

Akan tetapi Pak, meskipun telah melakukan pembangunan infrastruktur, laba yang diharapkan masih jauh dari hari ini. Apalagi kita tidak bisa memprediksi, kapan covid-19 akan berakhir, yang menyebabkan kegiatan masyarakat tetap dibatasi, bagaimana ekonomi akan pulih? ‘Di luar prediksi politisi itu!’ Sedangkan satu sisi, pemerintah daerah mempunyai tanggungan hutang sekaligus bunganya. Gimana tuh?

Menurut saya sih di tengah pandemi ini, pemerintah harus mengutamakan pemulihan kesehatan. Karena krisis kesehatan ini yang menyebabkan semuanya terpuruk; pekerja sektor formal pendapatan bulanan melorot karena adanya pengurangan pemasukan dari uang lembur dan bonus, kemudian sektor UMKM, mengalami penurunan pendapatan didorong oleh melemahnya tren transaksi penjualan, bisa juga pendapatannya tidak pasti.

Nah, Itu saya alami sendiri Pak, “Es Boba  Brand Melawan Kenangan”, sudah tutup gara-gara PPKM. Karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Gak ada yang beli, gara-gara santri gak bisa keluar.

Sedangkan pekerja tidak tetap lainnya, seperti buruh tidak tetap. Gimana nasibnya, Pak?

Saya pikir, kalau pinjaman tersebut dipenuhi oleh pemerintah pusat, usahakan dana tersebut dialihkan pada sektor kesehatan. Fakta di lapangan  banyak masyarakat meninggal pada saat isolasi mandiri, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih belum maksimal, juga sarana dan prasarana kesehatan masyarakat belum terpenuhi.

Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah hadir untuk memulihkan krisis kesehatan ini. Sehingga, ketika krisis kesehatan dapat diatasi, tentu masyarakat dapat melakukan aktivitas perekonomiannya lagi. Bekerja, hasil bekerja dibelanjakan, sehingga penjual mendapatkan laba dari barang yang dijualnya. Para pengusaha dapat memenuhi pajaknya dan pajak dapat menopang ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, pajak didistribusikan baik dalam bentuk padat atau cair kepada masyarakat miskin.  Nah sirkulasi seperti itu yang diharapkan. Kalau pembangunan infrastruktur dampak ekonominya tidak dirasakan perindividu, Pak!

Seraya memperbaiki pemulihan sektor kesehatan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM. Sehingga para pelaku usaha bisa memperoleh pendapatan yang stabil.

Sumbangkan saja dananya ke saya pak. Biar usaha Es Boba Melawan Kenangan, tidak hanya menjadi kenangan! Kalau bapak salah mengambil kebijakan. Masyarakat lebih memilih melupakan bapak, daripada melupakan mantannya, loh!

Warganet tenang dong!

___________

*) Penulis buku Melawan Kenangan.