11 Rekomendasi dalam Kegiatan Temu Inklusi ke 5

 

Pelaksanaan Temu Inklusi ke 5 dilaksanakan pada  tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2023 di Pondok Pesantren Salfiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.

Dalam seminar dan diskusi yang diselenggarakan peserta temu inklusi juga memetakan situasi dan permasalah inklusi difabel di berbagai sektor penghidupan. Atas sejumlah catatan, refleksi dan temuan tersebut. Peserta temu inklusi 5 menyepekati dan menyampaikan rekomendasi yang dimandatkan kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk terlaksananya dan dapat kita refleksikan bersama tingkat pencapaiannya dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1.     Agar inklusi difabel sebagai arus utama di semua sektor dicantumkan sebagai bagian dalam RPJPN Menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang penjabaran pelaksanaannya diterjemahkan melalui Rencana Aksi Nasional dan Daerah Penyandang Disabilitas.

2.     Agar memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong terbentuknya peraturan daerah serta Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui proses penyusunan yang partisipatif.

3.     Agar memfasilitasi terwujudnya perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi difabel, termasuk afirmasi terhadap akses pembiayaan bantuan hukum, anggaran pendampingan, serta akomodasi yang layak bagi difabel berhadapan dengan hukum.

4.     Agar Bapak Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk membangun sistem perlindungan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas dengan kerentanan yang berlapis, serta percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah yang berpihak pada penyandang disabilitas.

5.     Agar Bapak Presiden menginstruksikan pembangunan IKN dengan konsep desain universal dan aksesibilitas yang terintegrasi untuk menjadi model bagi pengembangan aksesibilitas infrastruktur di berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

6.     Agar menegaskan aturan untuk mempercepat perwujudan Desa, Kabupaten dan Kota Inklusif hingga wilayah 3T, termasuk di dalamnya penyelenggaraan layanan dasar dan sarana publik yang mudah diakses difabel.

7.     Agar Bapak Presiden menginstruksikan kepada BPS dan Kementerian terkait untuk mempercepat pembentukan data difabel satu sistem dalam Satu Data Indonesia yang akan memudahkan perencanaan di semua sektor dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

8.     Agar mengeluarkan kebijakan afirmasi perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:

1)     Jaminan pembiayaan dan penerimaan dan fasilitasi pendidikan termasuk melalui pembentukan unit layanan disabilitas di bidang pendidikan.

2)     Jaminan ketenagakerjaan termasuk akses pelatihan, jalur afirmasi, dan pembentukan unit layanan disabilitas di sektor ketenagakerjaan, serta

3)     Perluasan jaminan pembiayaan kesehatan bagi Penyandang disabilitas dan perluasan manfaat jaminan alat bantu serta layanan kesehatan yang inklusif. Pelaksanaan jaminan tersebut agar merata penjangkauannya hingga mereka yang tinggal di panti-panti rehabilitasi.

9.     Agar Bapak Presiden melalui organisasi, tokoh, dan gerakan keagamaan menggerakkan upaya edukasi atas penerimaan, kesetaraan, penghapusan stigma difabel, serta penguatan partisipasi difabel dalam kegiatan sosial keagamaan, termasuk akses pada sarana ibadah berbagai agama dan kepercayaan.

10. Agar Bapak Presiden menginstruksikan kepada BNPB dan pihak terkait agar melakukan upaya-upaya terukur dalam memastikan pelindungan difabel dalam situasi bencana, darurat kemanusiaan, kondisi atas dampak perubahan iklim, pengurangan risiko bencana maupun upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya tersebut meliputi penyesuaian kebijakan yang ada, serta koordinasi dan kolaborasi pentahelix lintas sektor.

11. Agar Bapak Presiden mengukuhkan Temu Inklusi sebagai agenda rutin yang mempertemukan masyarakat difabel dan masyarakat sipil lainnya, Pemerintah, akademisi, swasta, dan pihak lainnya memajukan praktik baik riset, serta inisiatif lain yang yang berkontribusi pada pewujudan inklusi difabel.